Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kota Bandung

Untuk Segala Urusan Perizinan Di Kota Bandung Dapat Menghubungi  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Jl.Cianjur No. 34 Bandung Telp. 022-7217663 , 7217587 E-mail: bpmppt@bandung.go.id Website: boss.or.id ATAU KLIK LOGO KOTA BANDUNG INI  ...

Baca Selengkapnya

PENGHARGAAN KEPADA KOPERASI TERBAIK DI KOTA BANDUNG

  Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung  EMA SUMARNA didampingi  Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah ( DEKOPINDA ) Kota Bandung  USEP SUMARNO, Memberikan penghargaan kepada koperasi terbaik ke-2 kategori USP Kota Bandung, yang diterima oleh ketua koperasi  Syariah AR-RAUDHI,    ANDI ODANG ...

Baca Selengkapnya

SYARAT MEMPROSES PERIZINAN

SYARAT-SYARAT PERIZINAN PERSYARATAN IZIN GANGGUAN (HO)Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor:  3 Tahun 2010 1.Foto Copy KTP Pemohon    =    2 Lembar2.Pas Photo 3x4 Warna    =    2 Lembar3.Materai 6000 Disediakan Pemohon    =  1 Lembar4.Foto Copy Akte Perusahaan5.Rekomendasi...

Baca Selengkapnya

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Menimbang : a. bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh; b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan...

Baca Selengkapnya

Dari 2.358 Koperasi Hanya 980 yang Aktif

BANDUNG, Koperasi di Kota Bandung yang terdaftar ada 2.358 koperasi sedangkan yang aktif hanya  980 koperasi. "Koperasi tidak aktif bisa dibubarkan atau membubarkan diri, tapi akan diupayakan dibina agar aktif ",  ujar Kepala Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan Ema Sumarna saat...

Baca Selengkapnya

Flow up Undang-Undang no 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dengan dasar itulah. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992....

Baca Selengkapnya

GALERY CIGONDEWAH TEXTIL CENTER

...

Baca Selengkapnya