PRO KONTRA UNDANG-UNDANG KOPERASI BARU

Undang-Undang   UU   Perkoperasian   telah  lama  menjadi  pembahasan  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Pada  tanggal  18  Oktober lalu telah disahkan dalam rapat  paripurna, bahwa kelahiran UU terbaru menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian,  yang  pada dasarnya sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan koperasi. 

Namun,  realitanya  kelahiran  UU  Koperasi baru ini disambut dengan pro kontra, karena  khawatir  akan  membahayakan perkembangan koperasi di Indonesia, kuatnya fungsi  pengawasan  dan  hilangnya  istilah  pengelola. Tidak hanya itu, pada UU baru  juga  menghilangkan  istilah  simpanan  pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela,   dengan  memunculkan  istilah  setoran  pokok  dan  sertifikat  modal koperasi pada saat pendirian. 

Kepala  Dinas  Koperasi  Provinsi  Kalbar  Ignasius IK, mengatakan seharusnya di dalam  UU  baru  ini tidak perlu menghapus istilah-istilah tersebut, karena pada hakekatnya sama.  “Simpanan  wajib  ini  akan  menjadi  keterikatan  anggota,  dari sana kita bisa melihat  loyalitas  anggota terhadap koperasi. Hal ini akan berdampak ke depan,” kata  Ignasius, dalam kegiatan diskusi kritis menyambut pengesahan Undang-Undang Koperasi Baru di Kantor DPD RI Perwakilan Kalbar, Senin, (12/11) kemarin. Menurutnya,  ketentuan ini akan menjadi buah simalakama, karena UU koperasi lama belum  mampu  menopang  koperasi  serta  mendukung optimal kinerja, sedangkan di ketentuan  baru terdapat kelemahan-kelemahan, terutama dalam pasal tertentu yang berpihak  pada  koperasi,  namun  karena  tidak diperkuat dengan kedua peraturan tersebut pada akhirnya implementasi menjadi sulit.  “Kita   meminta   pemerintah   segera   menindaklanjuti kehadiran  Undang-Undang Perkoperasian  terbaru  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah,  waktu masih diberikan  2  tahun  lagi,  kita  ingin  pendapat dan aspirasi dari daerah dapat disampaikan  kepada  pemerintah  pusat.  Jangan  sampai kehadirannya sama dengan Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992,” ujarnya.

Kehadiran  UU  Koperasi  Nomor  17  Tahun  2012 tentang Koperasi ini, Ketua Umum Puskopdit  Borneo  Andi  Aziz  mengungkapkan kekecewaannya dengan keputusan  yang dibuat Pemerintah Pusat. Karena  dampaknya,  UU  ini  juga  akan  mengatur pada  perubahan nama, hak dan wewenang  koperasi.  “Masih banyak kelemahannya, dan sangat disesalkan tidak ada perubahan  dari rancangan yang dibuat, dan usulan-usulan yang diberikan terutama koperasi  di daerah Kalbar tidak diakomodir, perlu ada masukan kembali khususnya koperasi  di  Kalbar,”  pintanya,  saat diwawancara Borneo Tribune, usai diskusi kemarin. Menurutnya,  jika  aturan  ini  diberlakukan  maka  akan  ada  beberapa hal yang berkaitan  dengan  kredibilitas  kepengurusan  di  koperasi mengalami perubahan, sehingga dampaknya sangat pesat. Maka,  ia  meminta melalui pemerintah daerah untuk menampung dan memberi masukan melalui  peraturan  pemerintah,  yang  diberi  jangka waktu dua tahun mendatang. “Harapan  kami  ada  perubahan  dari  usulan  yang  dimasukkan  ke PP (peraturan pemerintah, red),” pinta Andi. Anggota   Senat   DPD   RI  Daerah  Pemilihan  Kalbar  Erma  Suryani  Ranik,  SH

mengungkapkan  sebanyak 30 persen warga Kalbar akan terpengaruh dengan adanya UU Perkoperasian baru ini.

Dikatakannya,  ia  sebagai  warga  Kalbar  dan  anggota  dari  Credit Union (CU) menginginkan  mampu  memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  pusat  terkait pengaturan credit union.  “Saya  akan marah jika CU di Kalbar terpaksa dihapus atau ditutup, tidak mungkin nama CU berubah menjadi koperasi simpan pinjam,” kata Erma. Ia  mengaku,  Kalbar sebagai basis pengembangan credit union telah mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat pedesaan. Namun,  ia  sangat  menyayangkan  tindakan  pemerintah  pusat  yang  tidak mampu mengakomodir  rekomendasi  dan  pandangan  dari  DPD  RI  untuk  ditindaklanjuti sebagai masukan. “Pemerintah   pusat  cenderung  sentralistik  dan  tidak  melibatkan  pemerintah daerah,  ditambah  lagi  fungsi  legislasi  yang  tidak maksimal oleh konstitusi sehingga  banyak  pandanga  dan pendapat DPD RI tidak diakomodir DPR RI,” ungkap Erma. Ia  mengatakan,  ada  beberapa  hal  pendapat  dan  rekomendasi yang disampaikan melalui  keputusan  DPD  RI  Nomor  56/DPD RI/IV/2010-2011 tentang pandangan dan pendapat  DPD  RI  atas  rancangan  UU  tentang  koperasi tidak menjadi gambaran terhadap  UU Perkoperasian baru, UU Nomor 17 Tahun 2012 ini hanya mampu menjawab persoalan koperasi yang ada di Pulau Jawa saja. “Maka  kami ingin melakukan pemetaan kritis terhadap persoalan UU Koperasi baru, karena  terbitnya  UU baru ini akan berdampak pada CU ke depan, kita berharap CU proaktif  terhadap UU baru ini, karena masih ada celah untuk saran dan masukan,” harap Erma.

Sumber:    http://borneotribune.com

Baca Selengkapnya

TENTANG UNDANG-UNDANG RI No. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Dengan dasar itulah. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Pada medio Oktober 2012. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Undang-undang Perkoperasian Terbaru.

Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Inilah landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru.

Sebagai follow-up dari kelahiran undang-undang nomor 17 tahun 2012, strategi berikut yang akan dilaksanakan instansi pemberdaya gerakan koperasi adalah melakukan sosialiasi atas Undang-undang Perkoperasian terbaru tersebut.

Ada enam substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum Dan Ham serta Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA).

Kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi ha-rus melalui akta otentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri.

Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

Selisih hasil usaha, yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak.

Keempat, ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.

Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri.

Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS - KSP) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di koperasi.

Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah.

Hal tersebut dilakukan pemerintah, merupakan upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan profesional.

Keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi Koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dapat membantu Koperasi dan anggotanya.

"Agar masyarakat dan gerakan koperasi nasional segera memahami dan mengerti terhadap hasil reyisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Perkoperasian terbarunomor 17 tahun 2012, maka program ke depan adalah melaksanakan sosialiasi," ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.

Sosialisasi menjadi prioritas untuk menyebarluaskan informasi tersebut, karena melibatkan seluruh aparat instansi tersebut di seluruh provinsi Indonesia. Selain itu melalui media informasi internal yang dimilki Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut orang nomor satu di instansi pemberdaya pelaku usaha sektor riil tersebut, lahimya undang-undang itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas bagi pegiat koperasi di seluruh nusantara.

Peningkatan kapasitas tersebut melalui perubahan atau revisi undang-undang lama yang mengacu pada landasan dan asas tujuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Perkoperasian, katanya, seyogyanya dapat mengantisipasi segala dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemberdayaan koperasi sebagai salah satu instrumen perekonomian nasional.

Undang-undang tentang perkoperasian terbaru harus direvisi tatkala dewasa ini dihadapkan pada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Hal itu bisa dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam selain peranan pemerintah.

"Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu pembaharuan hukum melalui penetapan landasan hukum sesuai tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

"Keberadaan Undang-Undang tentang Perkoperasian diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi koperasi pada masa mendatang. Setelah berlakunya Undang-Undang ini diperlukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah." [AS-SP]

Sumber: Suara Pembaruan

Baca Selengkapnya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 17 TAHUN  2012
TENTANG PERKOPERASIAN

FILE DALAM BENTUK PDF
( PASTIKAN DALAM KOMPUTER ANDA TERINSTAL SOFTWARE PDF )

SILAHKAN DOWNLOAD DENGAN MENGKLIK ICON DIBAWAH INI

Baca Selengkapnya

LOGO KOPERASI NASIONAL BARU

• Dasar      : Surat Keputusan Dekopin
• Nomor     : SKEP/14/DEKOPIN-A/III/2012
• Tanggal   : 30 Maret 2012
• Tentang   : Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia

                                                                                                                                                                 DOWNLOAD LOGO BARU KOPERASI NASIONAL :

 KLIK DISINI

Logo Baru Koperasi Indonesia

Penjelasan Gambar dan Warna :

1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi;
2. Lambang Koperasi Indoensia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia :
   • sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
   • sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;
   • sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi;
   • selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang mencerminkan pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;
4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;
5. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, cap/stempel, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia;
6. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat :
   • Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;
   • Gambar : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dab berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia;
   • Tata Warna : 1. Warna hijau muda dengan kode warna C:10, M:3, Y:22, K:9;
     2. Warna hijau tua dengan kode warna      C:20, M:0, Y:30, K:25;
     3. Warna merah tua dengan kode warna   C:5, M:56, Y:76, K:21;
     4. Perbandingan skala 1 : 20

Baca Selengkapnya