1.400 Koperasi di Kota Bandung Enggak Jelas

15 September 2012| 04.34 WIB

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Dari 2.500 koperasi yang ada di Kota Bandung, hanya sebanyak 1.100 koperasi yang aktif. Sisanya, sebanyak 1.400 koperasi tidak tiketahui nasibnya, apakah masih eksis atau papan namanya pun sudah hilang.

Baca Selengkapnya

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Kondisi Koperasi di Indonesia Setelah Merdeka

            Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumini pada zaman penjajahan Jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Dan sejak saat itu Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa-jasa beliau lah maka Moh.Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Baca Selengkapnya

PENGELOLAAN WASERDA KOPERASI BERBASIS TI

I.  UMUM

Unit Usaha Warung Serba Ada  ( WASERDA ) pada koperasi sudah merupakan usaha unggulan  dan berada dibawah Level Unit Simpan Pinjam ( USP ). Unit WASERDA  ditujukan sebagai unit usaha pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggota koperasi itu sendiri, akan tetapi pada perkembangannya WASERDA  selain memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi, juga bisa   melayani masyarakat umum di sekitar koperasi itu berada.

Dalam keberadaanya, perkembangan unit WASERDA koperasi  dihadapkan kepada  beberapa persoalan, dan persoalan terbesar saat ini adalah  bagimana mengatasi atau berkomputitor  dengan  toko moderen ( Hypermarket, Supermarket, Toserba, Midnimarket dan Minimarket ) Khusus Minimarket saat ini yang kian hari kian menjamur hingga ke pelosok  padat penduduk, yang semakin menambah berat  persaingan  dalam mengembangkan  Unit WASERDA  koperasi.

Tapi tentunya kita tidak perlu pesimis menghadapi kondisi seperti ini, karena WASERDA koperasi memiliki banyak keunggulan dibanding toko moderen yang saat ini menjamur,  salah satu keunggulannya adalah di unit WASERDA Koperasi anggota / konsumen dapat dilayani dengan system penjualan kredit. Dan dengan Menjamurnya minimarket justru kita akan belajar banyak bagaimana cara memenej sebuah toko kelontong atau toko serba ada yang dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari anggota koperasi dan masyarakat luas.   Beberapa kiat dan solusi akan dibahas pada kesempatan ini tentang bagaimana unit WASERDA bangkit dan berkembang serta siap berkoputitor dengan toko modern. Termasuk menata bidang estetika dan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi ( TI ).

Dengan beberapa upaya yang dilakukan untuk menata dan mengelola WASERDA, diharapkan terjadinya perubahan dan paradigma image  anggota atau masyarakat konsumen tentang WASERDA  dapat memandang secara positip. Dan pada akhirnya  anggota dan konsumen akan lebih senang, Loyal serta nyaman berbelanja di WASERDA koperasi dibanding belanja di Minimarket.

Baca Selengkapnya

2013 All Out Optimalkan Tujuh Sentra Industri dan Perdagangan

Menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Bandung harus bersifat terbuka serta memiliki berbagai peran dan fungsi, berbagai tantangan sekaligus ancaman terhadap pemberlakuan pasar bebas mengharuskan Kota Bandung menjadi menjadi kota yang memiliki daya saing paling kompetitif dibanding kota-kota lainnya dengan memamfaatkan secara optimal dan sinergis berbagai potensi dan daya tarik yang dimiliki dalam era pasar bebas.

Era liberalisasi perdagangan dicirikan maraknya produk impor sebagai intervesi komoditas produk asing yang masuk bebas tanpa terbendung lagi sehingga cenderung mengubah pola ekonomi dari industri ke perdagangan, sehingga dibutuhkan akselerasi pengembangan usaha yang berdaya saing tinggi dan serangkaian langkah strategis untuk tetap memperkuat prioritas kebutuhan dalam menggerakan sektor riil, salah satunya adalah optimalisasi tujuh kawasan perindustrian dan perdagangan.

Pemerintah Kota Bandung menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan dengan mengembangkan tujuh kawasan sentra industri perdagangan antara lain Sentra Industri Dan Perdagangan Rajutan Binongjati, Sentra Perdagangan Kain Cigondewah, Sentra Perdagangan Jeans Cihampelas, Sentra Industri Kaos Suci, Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Sentra Industri Tahu & Tempe Cibuntu dan terakhir Sentra Industri Boneka Sukamulya Sukajadi Kota Bandung, menjadi kawasan industri potensial, menjadi ikon Kota Bandung yang mendorong meningkatnya kota tujuan wisata.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, DR. H. Edi Siswadi, M.Si., mengatakan, “core bisnis kita memang di industri kreatif dan KUKM, dari bisnis itulah yang membuat ekonomi kita tumbuh berkembang dan memberikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan, terhadap pendapatan perkapita dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, ke depan tahun 2013 kita all out KUKM dan industri kreatif menjadi ikon bisnis kita dan bagian kebijakan kita” ungkapnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Revitalisasi 7 Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung, di Auditorium Rosada, Jl. Wastukancana No.2, selasa (06/03).

Edi melanjutkan, “Oleh karena itu semua pihak pemerintah, stakeholder, dan pengusaha harus dimulai dari sekarang kita bergerak merumuskan, berpikiran sama bahwa rakyat Bandung bisa sejahtera ketika core bisnisnya ada kekuatan pendorong yang luar bisa, jangan sampai telat berpikir, telat merencanakan apalagi telat mengalokasikan dana, bisa-bisa mereka bangkrut, karena itu kita harus berpikir cepat, bertindak tepat, mengidentifikasi masalah dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Sebagai kawasan yang telah cukup lama dikenal masyarakat baik lokal, regional bahkan mancanegara, kawasan industri sekaligus kawasan wisata belanja ini harus dapat memberikan kenyamanan, Tidak saja nyaman dari aspek infrastuktur jalannya, lahan parkir, drainage dan trotoar tapi juga kawasannya yang berwawasan lingkungan dan berwawasan K3 (tertib, bersih dan indah).

Namun dikemukakan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Drs. Ema Sumarna, M.Si, permasalahan-permasalahan umum yang menjadi penghambat berkembangnya sentra-sentra industri tersebut, “dari data tahun 2011 Sentra sepatu Cibaduyut mempunyai jumlah unit usaha sebanyak 577 dengan investasi Rp. 19 milyar, menyerap jumlah tenaga kerja tiga ribu orang, yang menjadi permasalahan harga bahan baku relatif tinggi, produk belum terstandarisasi, daya tarik menjadi buruh dan membuat sepatu menurun karena upah rendah, dan infrastuktur yang belum memadai seperti lahan parkir, drainase dan trotoar,” lapornya.

“Permasalahan umum yang terjadi di sentra rajut Binongjati adalah fluktuasi harga benang, akses jalan masuk dan tidak adanya showroom karena persoalan lahan yang tidak rasional meminta harga jual 25 juta/meter namun akses masuk rencananya berubah tidak dari Jalan Ibrahim Adjie tapi bergeser ke arah utara, di sentra Jeans Cihampelas dan Sentra tekstil produk tekstil cigondewah permasalahan umum antara lain terbatasnya lebar jalan, tempat parkir, dan belum tersedianya UPP dan UPT,” papar Ema.

Edi mengungkapkan harapannya, “semuanya berawal dari mimpi kita bersama bagaimana rakyat Bandung bisa sejahtera, industri perdagangan bisa berjalan dengan baik, koperasi bisa tumbuh dengan aset dan modal yang semakin meningkat yang pinjam semakin sedikit yang menyimpan semakin banyak, dan mimpi tersebut dapat diwujudkan bila kita berpikiran sama, kompak, kuat, serta mempunyai visi yang sama ingin memsejahterakan rakyat” ungkapnya.

dari bandung.go.id

SUMBER : http://sentraindustribandung.com

Baca Selengkapnya

Denyut Asa 7 Kawasan Bisnis Kota Bandung

Bandung memiliki 7 Kawasan industri dan perdagangan yang berpotensi menjadi pusat bisnis sekaligus tempat wisata industri berkelas internasional di masa yang akan datang. Pemerintah setempat bersama pelbagai pihak tengah bahu membahu mewujudkannya. Seperti apakah potensi ketujuh kawasan itu?

Bandung lautan api. Itu dulu. Kini, semangat membakar Kota Bandung agar tak dikuasi penjajah kolonial itu telah berubah menjadi semangat membakar gairah ekonomi kota Bandung untuk mewujudkannya sebagai lautan rupiah. Impian ini tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, kota ini memiliki beragam potensi, baik dari sektor industri, perdagangan, pariwisata dan juga jasa.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Bandung juga dikenal dengan peran dan fungsinya sebagai Pusat Pemerintahan, Kota Pendidikan, Kota Industri Kreatif, Kota Pelayanan Jasa/Perdagangan, Kota Tujuan Wisata, dan Kota Budaya. Maka, tak mengherankan pula bila perkembangan dan perubahan kota yang telah menginjak umurnya yang ke-201 tahun ini pun sangat pesat.

Untuk diketahui, kota dengan luas 167,67 km² ini berpenduduk 2.457.686  jiwa (Data BPS tahun 2010) memiliki potensi perekonomian luar biasa.  Ia memiliki potensi-potensi industri dan perdagangan yang cukup potensial untuk ditumbuh kembangkan agar lebih optimal sebagai sumber kesejahteraan rakyat.

Ketujuh kawasan itu adalah; 1)  Sentra Industri Sepatu Cibaduyut yang mempunyai keunggulan dalam pembuatan sepatu dengan teknik “HAND MADE” yang harus tetap dipertahankan. 2) Sentra Industri Rajut Binong Jati dengan capaian omzet rata-rata/hari  600 – 800 juta rupiah. 3) Sentra  Kaos dan Sablon Suci dengan jangkauan pasar yang luas dan  dikenal diseluruh kota di Indonesia. 4) Sentra Perdagangan Jeans Cihampelas yang terkenal dengan model-modelnya yang selalu up to date. 5) Sentra Tekstil dan Produk Tekstil Cigondewah yang  memiliki daya tarik pada harga jualnya yang relatif murah. 6) Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu yang  memiliki rasa yang khas dan berbeda dengan tahu dari daerah-daerah lain. 7) Sentra Boneka Sukamulya yang mempunyai keunggulan kualitas dan harga yang bersaing.

Menurut Hani Nurrosjani, Kepala Bidang Industri Disperindag Kota bandung, ketujuh kawasan ini tengah dikembangkan secara serius oleh Pemerintah setempat dengan mensinergikan seluruh program dari pihak-pihak yang terkait. Untuk Diperindag misalnya, selama ini terus aktif memberikan kegiatan pelatihan peningkatan mutu produk, manajemen promosi dan pemasaran serta pembinaan berkelanjutan terkait dengan tren dan perkembangan yang terjadi di luar.

Apa yang dilakukan Disperindag Bandung sejalan dengan domain dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan, yakni lebih fokus kepadan upaya meningkatkan kompetensi  para  UKM, baik dalam produksi, promosi dan pemasarannya. “Ke depannya, kami berharap UKM tidak hanya memiliki kemampuan dan keunggulan dalam produksi saja,  tapi mereka juga bisa membaca kebutuhan pasar berapa dan harga yang layak berapa. Untuk itu, dalam pembinaan UKM ini kita isi dengan berbagai materi pelatihan yang mendukung hal itu. Dan kami pun terus memfasilitasi mereka  dengan pameran-pameran,” tutur Dirjen PDN Gunaryo kepada Info PDN di kantornya 19 Maret lalu .

Perhatian dan tindakan nyata pemerintah tersebut diakui oleh para pelaku UKM di 7 sentra industri dan dagang di kota Bandung ini.  “Perhatian pemerntah kepada UKM di 7 kawasan ini sudah  banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah,” ujar H. Marnawie Munamah, pedagang dan sekaligus  koordinator koperasi pengrajin sentra kaos dan sepanduk Suci.

Menurut H Marnawie,  selama ini Kemendag telah banyak melakukan pembinaan, baik melalui pelatihan, pameran-pameran dan pertemuan dengan pengusa-pengusaha besar.  Bahkan, kata Marnawie, pelatihan-pelatihan untuk peningkatan dan pengembangan SDM UKM yang dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup baik. “Kami mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mendisain produk ini supaya daya jualnya lebih tinggi dan sestem pemasarannya. Alhamdulillah, berkat itu semua  order kita bisa lebih banyak,” tutur Marnawie.

Tantangan dan kendala

Soal masa depan 7 kawasan bisnis itu, Disperindag Bandung pun sangat optimis bakal terwujud sebagai pusat industri dan bisnis berkelas internasional.  Apalagi, berbagai upaya pembinaan SDM telah mereka upayakan. “Kami bertekad menjadikan 7 kawasan ini sebagai pusat perdagangan dan pusat industry, sehingga ke depannya benar-benar bisa menjadi ikon ekonomi dan sekaligus budaya Kota Bandung,” tuturnya kepada Info PDN saat mengantar kami melakukan kunjungan ke 7 kawasan tersebut, pada pertengahan bulan Maret 2012 lalu. Bahkan, dalam waktu dekat Disperindag berencana akan membangun Unit Pelayanan Promosi (UPP)  di tiap sentra.

Namun, menurut Hani masih ada sejumlah kendala dan tantangan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan impian tersebut, terutama dalam persoalan infrastruktur.  Hal serupa diungkapkan oleh Ina Primiana, Guru besar FEB, Unpad. Menurutnya,  ada beberapa yang hal yang harus dilakukan untuk mendukung program  tersebut, yaitu menyediakan kemudahan  akses /connectivity dan infrastruktur sejak wisatawan  masuk kota Bandung, membangun kekhasan lokasi dan membuat wisatawan tertarik datang ke lokasi bekerjasama dengan komunitas kreatif, dan bekerjasama untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menjadikan repeat customer

“Untuk mengembangkan 7 kawasan sebagai Pusat Bisnis harus fokus dan merupakan satu kesatuan, agar wisatawan datang tidak hanya di satu tempat , tetapi ke beberapa tempat, menumbuh kembangkan semua kawasan. Strateginya jangan wisatawan  hanya datang ke satu tempat dan semua sudah didapat. Biarkan mereka lebih lama di kota Bandung,” imbuhnya pada  saat menyampaikan makalahnya dalam Seminar Pengembangan 7 kawasan Kota Bandung dalam Era Liberalisasi Perdagangan , Bandung, 24 November 2011 lalu. (Ccp/Ags/AMF)

dari ditjenpdn.kemendag.go.id

Sumber :  http://sentraindustribandung.com

Baca Selengkapnya

VIDEO AKU CINTA KOPERASI & MARS KOPERASI

Baca Selengkapnya

KAWASAN TERPADU INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SEPATU CIBADUYUT-BANDUNG

Mendengar kata Cibaduyut buat semua orang sudah tidak asing lagi, adalah sebuah daerah di Kota Bandung yang terkenal sebagai sentra pengrajin sepatu, sudah menjadi icon persepatuan di Indonesia.

Sentra Sepatu Cibaduyut adalah pasar penjualan sepatu terpanjang di dunia, dimana di lokasi tersebut merupakan sentra penjualan sepatu hasil kreasi para pengrajin yang ilmu pembuatannya didapat secara turun menurun, pada tahun 1989 pemerintah R.I meresmikan Sentra Sepatu Cibaduyut ini sebagai daerah tujuan wisata.

Jika Anda berkunjung ke kota Bandung, tidak ada salahnya Anda mampir ke daerah Sentra Sepatu Cibaduyut ini, banyak sekali toko toko sepatu yang menawarkan sepatu sepatu unik, yang semuanya adalah produksi dari masyarakat setempat.

Apabila anda memiliki artikel tentang industri dan perdagangan sepatu di cibaduyut, silahkan kirim untuk dipublikasikan disini melalui e-mail: diskoperindag.bdg@gmail.com atau jaelani.hbm@gmail.com  atas sumbangan artikelnya  kami ucapkan terima kasih

Baca Selengkapnya

PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI BAGIAN 2

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut :

a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;

b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum;

c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota

d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;

e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Selain persyaratan diatas, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran et.al (2000:62) antara lain sebagai berikut :

a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya keje-lasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalan-kan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.

b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekono-mi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan mem-perhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutu ke-mungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/ dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yangdidirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan

Setelah persyaratan terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan pejabat lainnya, pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan tersebut diuraikan di bawah ini :

A. Tahap persiapan pendirian koperasi

Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :

a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pe- merintahan dan pejabat koperasi.

b. Mempersiapakan acara rapat.

c. Mempersiapkan tempat acara.

d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.

B. Tahap rapat pembentukan koperasi

Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi karyawan, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi karyawan, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentuk-an koperasi.

b. Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan.

Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan :

1. Nama dan tempat kedudukan, maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan nama koperasi karyawan yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada.

2. Landasan, asas dan prinsip koperasi, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi.

3. Maksud dan tujuan, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi.

4. Kegiatan usaha, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para karyawan anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba usaha.

5. Keanggotaan, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan prosedur menjadi anggota ko-perasi karyawan, kewajiban dan hak-hak dari anggota serta ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi.

6. Perangkat koperasi, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut :

· Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi.

· Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi.

· Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.

· Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.

7. Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota.

8. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.

9. Pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya.

10. Jangka waktu berdirinya koperasi.

11. Sanksi-sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota, pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar atau aturan lain-nya yang telah ditetapkan.

12. Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar.

13.Penutup.

c. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi

d. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal pembentukan koperasi

e. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.

C. Pengesahan badan hukum

Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut : 

a. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan

permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan

kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan

melampirkan :

1. Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)

2. Berita acara rapat pendirian koperasi.

3. Surat undangan rapat pembentukan koperasi

4. Daftar hadir rapat.

5. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.

6. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).

7. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.

9. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi pri-mer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.

10. Mengisi formulir isian data koperasi.

11. Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.

b. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

c. Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketetntuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.

d.Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahaan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.

- tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

e. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu. 

f. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksananya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.

g. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia

h. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000

i. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

j. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

k. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :

a. Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.

b. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut.

c. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

TIP MEMASARKAN PRODUK KEPADA KONSUMEN

Ketika kita menawarkan produk atau jasa kepada konsumen, sebagian dari masyarakat tidak begitu saja yakin dengan penawaran yang kita tawarkan. Untuk meyakinan konsumen terhadap produk yang ditawarkan butuh cara komunikasi pemasaran yang menarik konsumen. Sebab keahlian komunikasi untuk menyampaikan kelebihan serta kualitas yang dimiliki sebuah produk, sangat dibutuhkan untuk meyakinkan pelanggan.

Seorang konsumen hanya akan membeli sebuah produk, jika mereka telah yakin dengan kualitas dan kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu keyakinan konsumen secara tidak langsung akan mengarahkan mereka untuk membeli produk yang kita tawarkan tanpa harus kita yakinkan kembali, sehingga memberikan dampak positif bagi omset penjualan produk. Oleh karena itu munculnya keyakinan dari konsumen menjadi modal awal dari kesuksesan penjualan produk.

Untuk mengatasi masalah ketidakpercayaan dari konsumen, sebaiknya perhatikan beberapa cara meyakinkan konsumen berikut ini :

1. Ciptakan image produk Anda. Image suatu produk sangat berpengaruh terhadap keyakinan yang diberikan konsumen. Untuk itu ciptakan image yang berkualitas di mata para konsumen, dengan mengenalkan kelebihan – kelebihan produk Anda. Semakin banyak konsumen yang mengetahui kelebihan produk kita, semakin mempercepat munculnya keyakinan konsumen.
2. Selalu tanamkan image produk kepada konsumen. Semakin terkenal image produk
3. Anda semakin yakin pula konsumen, pada produk Anda. Sehingga para konsumen lebih loyal dengan produk kita berapapun harga yang ditawarkan. Bandingkan saja harga donat Dunkin’ Donuts dengan harga donat di warung roti di sekitar rumah Anda, sangat jauh berbeda bukan? Walaupun harga di Dunkin’ Donuts lebih mahal, namun konsumen lebih memilih Dunkin’ Donuts dibandingkan donat yang ada di warung roti. Karena konsumen lebih mempercayai kualitas rasa Donkin’ Donuts.
4. Berikan bukti kepada para konsumen. Untuk meyakinkan konsumen, dibutuhkan bukti atau fakta mengenai kualitas maupun kelebihan yang dimiliki produk. Anda dapat memberikan bukti kepada konsumen dengan mencantumkan kesaksian dari konsumen lain yang telah memperoleh manfaat dari produk kita. Selain itu Anda juga bisa mengadakan demo produk dengan langsung melibatkan konsumen sebagai strategi promosi. Agar konsumen dapat membuktikan langsung kelebihan yang dimiliki produk.

Adanya keyakinan konsumen mempermudah strategi pemasaran yang kita gunakan.  Sekian informasi tentang cara meyakinkan konsumen, semoga dapat bermanfaat bagi usaha Anda. Perhatikan respon pasar dari konsumen Anda, jangan sampai keyakinan konsumen Anda berpindah ke produk lain. Salam sukses.

Baca Selengkapnya

KIAT-KIAT MENGELOLA KOPERASI YANG PROFESIONAL

Seperti yang kita ketahui, bahwa koperasi bukanlah badan usaha yang berupa kumpulan modal. Koperasi adalah badan usaha yang unik karena dimiliki oleh banyak individu. Koperasi merupakan kumpulan dari individu-individu yang memiliki kesamaan visi, misi, dan didasari oleh jiwa kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam operasinya, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam koperasi dilakukan secara demokratis demi kepentingan untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama.

Pada dasarnya, pengelolaan koperasi yang profesional adalah didasari oleh kemampuan pengurus atau manajemen koperasi untuk menjalankan keputusan dan kebijakan yang sudah dibuat secara demokratis dalam Rapat Anggota Koperasi dan ditunjang oleh pengawasan yang kontinu atas realisasi dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Jadi sebenarnya sederhana, uraian ringkasnya menurut pengalaman kami adalah sebagai berikut :

1. Dalam RAT disusun dan diputuskan mengenai program kerja, tujuan yang akan dicapai, pokok-pokok kebijakan yang harus dijalankan oleh pengurus dan atau manajemen, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan.

2. Pengurus koperasi dan atau manajemen koperasi menuangkan pokok-pokok kebijakan menjadi “aturan main” yang harus diikuti oleh semua anggota koperasi tanpa terkecuali.

3. Pangawas koperasi mengawasi dan memberikan koreksi agar dalam implementasi kebijakan dan aturan main ini, pengurus dan atau manajemen koperasi benar-benar (sungguh-sungguh) memegang teguh kebijakan yang sudah disepakati bersama sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan membahayakan operasional koperasi.

Melihat tiga poin di atas di mana memang cukup sederhana, namun berat dalam implementasinya. Betapa tidak, karena biasanya banyak sekali godaan untuk melakukan penyimpangan baik kecil atau besar. Penyimpangan tersebut bisa disebabkan oleh masalah kecil/besar. Misalnya, karena ada anggota yang sedang sakit, kemudian membutuhkan uang untuk berobat. Anggota tersebut mengajukan pinjaman uang yang melebihi batas plafon yang sudah ditetapkan dalam “peraturan peminjaman uang”. Sering kali, oleh karena merasa iba, pinjaman pun dicairkan. Terjadilah penyimpangan yang semestinya harus dihindari. Dalam hal ini, Pengurus atau Manajemen koperasi akan merasa benar karena membantu anggota yang kesulitan dan perlu berobat. Sedangkan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sudah pasti salah. Demi kepentingan berobat satu orang anggota maka keputusan demokratis dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan anggota terabaikan.

Jika kasus seperti ini menimpa anda, bagaimana anda dapat mengatasinya ? Ini merupakan sebuah dilema. Jika kita adalah pengurus atau manajemen koperasi yang profesional maka kita harus berani menolak penyimpangan seperti hal tersebut dan memberikan solusi kepada anggota tersebut dengan cara-cara yang profesional pula karena selalu ada jalan keluar untuk satu masalah.

Selain implementasi poin di atas, diperlukan juga kemampuan manajerial dari pengurus, pengawas atau manajemen Koperasi untuk menjalankan usaha yang transparan dan mampu mengembangkan koperasi. Jadi pengurus, pengawas atau manajemen harus mampu membaca dan melihat trend sehingga dapat mengikuti perkembangan usaha yang dinamis. Pengurus, pengawas atau manajemen koperasi haruslah belajar untuk terbuka kepada semua anggotanya baik dalam sistem kerja, laporan keuangan, dan hasil pengawasan atas jalannya koperasi. Selain itu, pengurus atau manajemen koperasi juga perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota koperasi untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota, pengembangan anggota, dan pengetahuan tentang bagaimana hidup berkoperasi yang baik dan benar.

Dalam menjalankan koperasi secara profesional maka tidak terlepas dari penerapan fungsi-fungsi manajemen standard. Fungsi-fungsi manajemen yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan koperasi, yakni :

1. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan merupakan dasar dari semua kegiatan koperasi yang disusun guna mencapai tujuan yang akan dicapai dalam suatu periode yang terukur.
Misalnya : berapa jumlah anggota yang akan dicapai dalam waktu 1 tahun, berapa omzet yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun, berapa SHU yang akan dibagikan tahun ini, dsb. Perencanaan ini harus disusun oleh pengurus dan disahkan oleh RAT agar semua anggota mengetahui rencana kerja koperasi sehingga semua anggota dapat mendukung kegiatan koperasi sehari-hari.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah fungsi terpenting setelah rencana kerja koperasi disusun. Tahap ini adalah menyusun fungsi SDM yang akan mengemban tugas agar kegiatan-kegiatan dalam rencana kerja dapat secara efektif dan efisien dijalankan oleh SDM koperasi. Kunci keberhasilan dalam tahap ini adalah menaruh orang yang tepat pada posisi yang tepat sehingga semua tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi ini adalah menjalankan semua kegiatan yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, SDM koperasi bertanggung jawab atas tugas yang sudah dilimpahkan, dan dalam pelaksanaannya SDM koperasi mematuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan dalam RAT. Dalam tahap ini, tugas administrasi sehari-hari seringkali menjadi hambatan dan sering terabaikan karena kurangnya pengetahuan akan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan untuk memudahkan kegiatan administrasi dan di samping itu investasi teknologi dirasakan masih cukup mahal. Fungsi pelaksanaan ini sering kali menjadi kendala bukan cuma pada koperasi yang besar, akan tetapi pada koperasi yang jumlah anggotanya hanya ratusan. Tertib administrasi dan mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam RAT merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan koperasi.

4. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi

Fungsi pengendalian dan evaluasi ini adalah untuk menilai dan apakah fungsi pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana kerja atau tidak. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan sudah mematuhi rambu-rambu kebijakan koperasi atau terdapat penyimpangan. Sering kali fungsi tersebut dianggap sangat sensitif dan tabu karena sikap pengurus dan manajemen koperasi yang tidak terbuka terhadap anggota atau sesama pengurus koperasi lainnya.

Mengelola koperasi sama halnya dengan mengelola perusahaan plus organisasi sosial. Di satu pihak kita mesti memikirkan keuntungan dan di pihak lain kita mesti memikirkan aspek sosial anggota. Memang cukup pelik apabila kita tidak bisa membedakan mana kepentingan koperasi secara kolektif dan mana untuk kepentingan anggota secara individu.

Pada bagian yang terdahulu kita sudah mendapatkan kiat-kiat yang merupakan bagian dari manajemen dan pengambilan keputusan. Kali ini kita akan melihat sebuah kasus sederhana yang pemecahannya adalah diserahkan kepada Anda yang membacanya. Solusi terbaik adalah kita harus selalu belajar untuk menilai dan mengoreksi diri, “apakah yang sudah saya lakukan ini sudah bermanfaat, demi kebaikan diri saya, orang lain, atau kelompok ?”, “apakah saya juga bersedia untuk diperlakukan seperti ini oleh orang lain ?”, “apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan menemukan solusi win-win ?”.

Contoh kasus yang akan dikemukan di sini adalah sebagai berikut :

Pada suatu pagi yang cerah, saya berangkat ke kantor dengan hati yang ceriah dengan persiapan menghadapi rapat direksi tentang efisiensi biaya yang sudah berhasil saya capai. Hari ini juga merupakan hari di mana pinjaman uang anggota koperasi akan direalisasikan. Kebetulan saya adalah Manajer Keuangan perusahaan dan juga Ketua Koperasi Karyawan di perusahaan yang memiliki anggota 2000 orang. Perusahaan di mana saya bekerja memiliki 2100 orang karyawan dan merupakan sebuah pabrik otomotif yang cukup terkenal di tanah air. Perusahaan saya ini sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Begitu pula kesuksesan yang diraih oleh Koperasi adalah berkat dukungan perusahaan. Ketika saya baru turun dari kendaraan, tiba-tiba saya dikejutkan oleh seorang operator mesin yang sedang berlari menghampiri saya.

“Pak, pak, saya mau minta tolong. Tadi pagi ketika mengantarkan anak saya ke sekolah, karena kurang hati-hati, anak saya tertabrak motor di depan sekolah. Saya sudah membawanya ke rumah sakit dan kata dokter mesti dioperasi saat ini juga. Saya butuh duit 8 juta saat ini. Pak, saya mau minjam uang ke koperasi sekarang juga”, kata operator tersebut mendesak.

Dalam suasana yang kaget dan prihatin, saya sebagai Ketua Koperasi dan Manajer Keuangan perusahaan yang selalu memegang teguh prinsip dan prosedur kerja, apa yang mesti saya lakukan?

Semua pinjaman uang yang akan direalisasikan hari ini adalah pinjaman yang sudah memenuhi syarat dan prosedur pinjaman resmi koperasi. Bagaimana mencari uang 8 juta pada saat ini ? Bagaimana saya bisa mempercayai operator tersebut saat ini juga ? Sebagai seorang Manajer Keuangan, saya tidak bisa mengeluarkan uang perusahaan tanpa ada persetujuan direksi. Lagi pula, saya akan ada rapat dengan direksi. Tetapi, operator tersebut butuh uang saat ini juga. Apakah yang mesti saya lakukan sebagai Manajer Keuangan dan Ketua Koperasi ?

Kasus tersebut dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Silahkan kirimkan solusi masing-masing dari diri kita ke email: info@koperindo.com. Solusi ini akan menjadi masukan kita bersama di edisi InfoKop mendatang. Gunakan pengetahuan dan pengalaman kita dalam mengelola koperasi. (bersambung)

Sumber : http://dokasg.wordpress.com/

Baca Selengkapnya

PROSEDUR EKSPOR DAN IMPOR

Dalam era perdagangan global sekarang ini arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, baik dari kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan dilapangan. Pemahaman Prosedur Kepabeanan dan Pembayaran Internasional dalam Transaksi Ekspor-Impor sangat penting untuk kesuksesan perdangan ekspor dan impor.

Para pelaku forwarder, trader dan eksekutif ekspor impor haruslah mengerti secara details apa saja komponen dan prosedur export dan import  dan dokumen ekspor-impor dengan benar serta permasalahan-permasalahan yang selama ini sering dialami dilapangan terutama yang berkaitan dgn Bea Cukai, Shipping Company dan Banking. ada beberapa hal dan faktor yang perlu diketahui seperti dibawah ini:

1. Gambaran umum kepabeanan
   
   • Daerah pabean
     
   • kawasan pabean
     
   • Kewenangan pabean
     
   • Mengenal buku tarif bea masuk Indonesia (BTBMI)
     
   • Cara mengklasifikasi barang /HS
     

1. Prosedur Impor
   
   • Pengertian Impor
     
   • Persyaratan Impor
     
   • Kedatangan Barang Impor
     
   • Pembongkaran & Penimbunan
     
     1. Di kawasan pabean / tempat penimbunan sementara
        
     2. Di tempat lain
        
   • Pungutan Negara dalam Rangka Impor
     
     1. Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM)
        
     2. Surat Setoran Pabean Cukai & Pajak (SSPCP)
        
     3. Cara perhitungan
        
        • Bea Masuk
          
        • Cukai
          
        • PPN & PPnBM
          
        • PPH psl 22
          
     4. Tata Cara Pembayaran BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPH psl 22
        
   • Pengeluaran Barang Impor
     
     1. Pengisian PIB
        
     2. Prosedur Manual
        
     3. Prosedur Disket
        
     4. Prosedur EDI
        

1. Penetapan Jalur :
   
   • Jalur Merah
     
   • Jalur Hijau
     
   • Jalur Prioritas
     

Pemeriksaan Pabean :

1. • Pemeriksaan Dokumen
     
   • Pemeriksaan Fisik
     

1. Tata Cara Penyelesaian Barang Impor dgn sistem
   
   • EDI-Jalur Merah
     
   • EDI-Jalur Hijau
     
   • EDI-Jalur Prioritas
     

1. Fasilitas Kepabeanan (Custom Facility)
   
   • Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
     
   • Kawasan Berikat
     
   • Jalur Prioritas
     
   • Truck-Lossing-dll
     

1. Incoterms 2000 (Syarat Peyerahan Barang)
   
   • EX Works
     
   • FCA, FAS, FOB
     
   • CFR, CIP, CPT, CIP
     
   • DAF, DES, DEQ, DDU, DDP.
     

1. Shipment (Pengapalan).
   
   • Pengertian dari Shipment
     
   • Pihak-pihak ang terlibat dalam shipment
     
   • Tanggung Jawab & Kewajiban :
     
     1. Shipper/Pengirim
        
     2. Carrier/Pengangkut
        
     3. Consignee/Penerima Barang.
        
   • Fungsi Kapal
     
     1. Jenis-jenis perusahaan pelayaran
        
     2. Pengertian Shipping Conference
        
     3. Transport Documents
        
     4. Fungsi & Sifat B/L & AWB
        
     5. Jenis-jenis B/L
        
     6. Shipping guarantee
        
   • Containerized
     
     1. Full container Load
        
     2. Less than container Load
        
     3. Consilidation
        

1. Aktifitas dan Jasa yang ada atau yg dilakukan di Pelabuhan
   
   • Shipping Clearance
     
   • Custom Clearance
     
   • Port Clearance
     
   • Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
     
   • Freight Forwarder
     
   • Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
     
   • Pergudangan (Warehousing)
     
   • Lighterage
     

1. Proses Pengapalan ke Luar Negeri
   
   • Tata Cara booking space kapal
     
   • Latihan membuat shipping Instruction
     
   • Proses Penerbitab Bill of Lading (B/L)
     
   • Fungsi dari B/L
     
   • Hal-hal yg perlu diperhatikan di dalam B/L
     
   • Cara peralihan/endorsement B/L
     

1. Data-data & Statement pada B/L
   
   • Shipper, Consignee, Notif Party
     
   • Carrier, Cargo dan Freight
     
   • Clean On Board
     
   • Unclean/Dirty B/L
     
   • Said To Contain (STC)
     
   • Shipper Load & Count (SLAC)
     

1. Method of Payment
   
   • Advance Payment
     
   • Open Account
     
   • Cosigment
     
   • Collection
     
   • Letter of Credit
     

1. Prosedur Ekspor dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)
   
   • Pengertian Ekspor
     
   • Persyaratan Ekspor
     
   • Pengelompokkan Barang Ekspor
     
   • Dasar & Tujuan Pengelompokkan Barang
     
   • Pajak/Pungutan Ekspor
     
     1. Dasar & Tujuan Barang dikenakan Pajak Ekspor
        
     2. Tata Cara perhitungan pajak ekspor
        
        • Harga Patokan Ekspor (HPE)
          
        • Surat Tanda Bukti Setoran (STBS)
          
        • Surat Sanggup Bayar (SSB)
          
   • Memahami Syarat & Kondisi L/C
     
   • Tata Cara Memeriksa Dokumen
     

Baca Selengkapnya

PENGEMASAN PRODUK

MENCARI KEMASAN YANG MENARIK DENGAN DANA YANG MINIMAL????

 

 

CV. D&D INDNESIA dalam hal ini D&D Pack adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kemasan (packaging), yang ditujukan untuk para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah). Dengan melihat perkembangan produk UKM di daerah atau nusantara dari waktu ke waktu masalah yang sering di hadapi adalah kemasan (packaging).
Memahami kondisi tersebut kami terpanggil untuk membagi pengalaman yang telah memperoleh manfaat dengan memperbaiki kemasan yang menarik, supaya produk UKM daerah bisa di pasarkan di pasar yang lebih luas.

Macam-Macam Kemasan
Kemasan yang kami buat terbuat dari:

1. Plastik dan alumunium foil, metalis, plastik vacum, composite can. Sangat cocok untuk kemasan snack, kopi, teh, susu, minyak, ikan asin, dll
2. Mesin-mesin kemasan
3. Aneka mesin untuk usaha UKM
4. Pelatihan kemasan
5. Konsultasi tentang kemasan
6. Pesanan cetak offset
7. Konsultasi dan jasa pengurusan Pendaftaran Merk, Barcode, Regristrasi, (P-IRT), Nutrition Fact (Nilai Gizi)

Silahkan hubungi kami jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut.

SALE

Stand-Up Pouch Nylon Untuk Cairan Continuous Band Sealer SF-150LW Rp 5.200.000 Stand Up Pouch Full Foil Stand Up Pouch Untuk Snack Kemasan Polos OPP/PP Multilayer Kemasan Hanger Continuous Band Sealer SF-150W Rp 4.800.000

KOMPAS.COM Kelemahan Produk UKM di Indonesia: Kemasan! JAKARTA, KOMPAS.com - Kemasan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Padahal, kemasan merupakan kunci bagi produk untuk lebih "menjual" dan memiliki nilai tambah. "Kemasan menjadi kendala UKM se-Nusantara," kata Direktur perusahaan kemasan D&D Pack, Delli Gunarsa kepada Kompas.com, di sela-sela acara pameran UKM "Pasar Anak Negeri", di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/7/2012). Ia mengungkapkan, sebagian besar UKM di Indonesia masih mengemas produknya dengan tampilan yang tidak menarik. Sebab, masih ada pandangan bahwa kemasan itu mahal. Menurutnya, pandangan itu ada karena UKM mengira dibutuhkan alat yang mahal untuk mengemas produk makanan atau pun minumannya agar apik dilihat konsumen. "Tidak perlu Rp 1 juta, sudah bisa berubah. Cukup sealer tangan seharga Rp 250 ribu," kata Delli,  yang sudah memulai usaha di bidang pengemasan sejak tahun 2006. Delli menyebutkan, cara pandang UKM terhadap kemasan ataupun produk yang bernilai tambah perlu diubah. Padahal, dengan kemasan yang baik, produk yang dijualkan akan menghasilkan keuntungan lebih besar karena bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. "Harga jual bisa bertambah 40 persen-100 persen dari harga jual awal," ujarnya. Akan tetapi, Delli mengingatkan, kemasan juga harus menyesuaikan dengan produknya. Di antaranya, dengan melihat jenis produk, tujuan produk. Misalnya, apakah sebagai produk oleh-oleh atau bukan. Warna kemasan pun perlu jadi perhatian. Harga kemasan juga harus beragam dan disesuaikan dengan produknya. "Kalau bisa jual kemasan, kenapa harus jual produk?," katanya. Dengan kendala yang ada, Delli menekankan, banyak UKM yang perlu mendapatkan bantuan untuk mengembangkan kemasan produknya. Ia menyebutkan, sejak tahun 2006, baru sekitar 2000-3000 UKM yang dibantu Delli untuk pengemasan. Adapun, saat ini, terdapat sekitar 200.000 UKM di Indonesia yang menghasilkan produk.

Baca Selengkapnya